nusakini.com-- Dalam rangka mewujudkan nawacita, pemerintah memiliki komitmen untuk membangun konektivitas antardaerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tercermin dari besarnya alokasi belanja infrastruktur yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

“Banyak yang connectivity-nya belum, dan itu membutuhkan investasi luar biasa banyak,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, kemarin.

Menurut Menkeu, pemerintah perlu memperbaiki pengelolaan fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan belanja negara secara produktif dan berkualitas, serta pengelolaan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, pembiayaan untuk membangun konektivitas tidak harus sepenuhnya berasal dari negara, namun negara harus bisa hadir di seluruh daerah serta menjadi pionir. 

• Apel Kebangsaan di Semarang, Mahfud MD : Menjaga NKRI Itu Penting, Titik!
• Akan Kejar Kelompok Pembunuh, Menko Polhukam: Pembangunan di Papua Tetap Jalan Terus
• Kedewasaan Demokrasi Dilatarbelakangi Kebebasan
• Wagub Papua: Orang Tua Diminta Ajari Anak Makna Pancasila
• Kemajemukan, Warna Pembangunan Bangsa

“Tidak sepenuhnya harus dilakukan negara, tetapi pasti negara harus ada. Negara harus hadir di sana. Negara harus memulai sebagai pionir,” tegas Menkeu. 

Dalam acara tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2017 didesain agar bisa menjadi instrumen fiskal yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. 

Sementara itu, menurut Menkeu, selain masalah APBN institusi Kementerian Keuangan juga mempunyai masalah birokrasi. Menkeu berharap agar birokrasi Kementerian Keuangan mampu menjadi birokrasi yang mendukung mesin pertumbuhan ekonomi.

“Kita ingin menjadi birokrat atau institusi kita menjadi institusi birokrasi yang merupakan sumber solusi,” pesan Menkeu.(p/ab)